NUR SUPRIYANTO | WORKSHOP ALEG PKS DPR-RI, DPRD PROVINSI DAN DPRD KOTA/KABUPATEN SE-JAWA BARAT

DR. H. Nur Supriyanto, MM

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat mengerahkan seluruh anggota legislatifnya untuk meraih kemenangan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Ketua Fraksi DPRD Jabar, Nur Supriyanto, workshop fraksi ini digelar sebagai aksi cepat tanggap dalam merespons hasil Rakorwil DPW PKS Jabar. Sebagai langkah kongkret, Fraksi PKS DPRD Jabar telah membentuk desk pilkada untuk melaksanakan tugas khusus yang diamanatkan dalam rakorwil. 

Sementara, menurut  Sekretaris Umum (Sekum) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jabar, Abdul Hadi Wijaya, PKS Jabar memiliki 120 anggota legislatif di 27 di kabupaten/kota dan 12 anggota legislatif di tingkat provinsi, Dengan kekuatan tersebut, PKS akan berupaya meneruskan kepemimpinan di Jabar. "Ini penerjemahan untuk pemenangan karena fraksi punya peran sentral dalam komunikasi politik, untuk penentuan koalisi dan hal-hal detail dalam proses pemenangan," kata Abdul Hadi kepada wartawan, di sela-sela workshop fraksi PKS tingkat kabupaten/kota dan Jabar, Senin (15/5).

Menurut Hadi, rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) DPW PKS Jabar pada Sabtu (14/5) lalu, telah memutuskan sejumlah target yang harus diraih. Salah satunya, mendeklarasikan calon yang akan diusung di Pilgub Jabar 2018. "Ini upaya agar kita dengan DPW hatrick meneruskan kepemimpinan di Jabar," katanya.

Hadi mengatakan, Workshop Fraksi PKS ini digelar, sebagai upaya mengintegrasikan Pilgub Jabar dan pilkada serentak di 16 kabupaten/kota di Jabar. Sebab, dinamika dan situasi politik saat ini dinilai pasti akan berbeda. "Jadi kami mencoba merancang dari sekarang biar tetap selaras," katanya.

Desk pilkada ini, kata dia, sudah direspons oleh kabupaten/kota, termasuk di pusat. Dalam pertemuan dengan semua anggota legislatif, tugas desk pilkada akan terjemahkan lebih detail. "Agar desk pilkada bisa berperan dalam tema utama kita, yakni kemenangan di pilgub dan pilkada," katanya.

Selain menggenjot peran anggota legislatif, kata dia, dalam workshop itu, pihaknya pun mengundang sejumlah tokoh dari luar partai untuk memberikan pandangannya terkait dinamika dan situasi politik saat ini. Ini dilakukan, agar bisa menggunakan kaca mata orang lain dulu. Baru, setelah itu menggunakan persepsi internal PKS sendiri  agar punya gambaran yang utuh terkait pilkada serentak yang akan dihadapi. 

"Kami berharap, rencana ini sama seperti rencana Allah, sehingga kita akan mendapatkan kemenangan lagi di Jabar," katanya.

Saat ditanya apakah fraksi PKS akan mengadopsi strategi kemenangan di Pilgub DKI Jakarta, Supriyanto mengatakan, pihaknya tidak akan mengadopsi secara utuh. Karena Jabar memiliki kultur yang berbeda dengan DKI. "Kami akan kolaborasi semua strategi kemenangan. Tapi, inspirasi kemenangan di DKI jelas akan kita adopsi," katanya.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/17/05/15/opzn0m361-pks-jabar-kerahkan-semua-anggota-legislatif-untuk-menangkan-pilkada

0

Abdul Hadi Wijaya | Mesin Partai Pks Menangkan Pilgub Dan Pilkada Kota/Kabupaten

INILAH, Bandung - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan Workshop untuk melakukan pemetaan politik guna menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.

Workshop yang dihadiri oleh 120 anggota legislatif kota/kabupaten serta 12 anggota legislatif provinsi merupakan strategi dari partai PKS dalam memperkuat kantung-kantung suara di daerah.

"Fraksi punya peran sentral untuk penentuan koalisi dan hal detil lainnya tentang pemenangan," ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Nur Supriyanto saat ditemui di Bandung, Senin (15/5/2017).

Hal tersebut dinilai oleh Nur sudah menjadi tugas dan keahlian dari para legislator dalam melakukan gerakan dan komunikasi politik. Sehingga peran dari para dewan ini akan diperluas dan difokuskan pada pemenangan pada Pilkada serentak di 16 Kabupaten/kota sera Pilgub tahun depan.

Selain itu, dalam penguatan framing partai, juga diundang orang-orang di luar partai PKS untuk memberikan frame dari sudut pandang yang berbeda mengenai peta politik dari sudut pandang yang lebih luas.

"Workshop ini mengundang orang di luar PKS untuk melihat politik di luar, kita meminjam kacamata orang lain, agar menjadi refensi background kita," jelasnya.

Sementara itu, ia optimis Pilkada dan Pilgub Jabar akan dimenangkan hatrick oleh pihaknya, menyusul torehan manis koalisi bersama Gerindra di pusat berbuah manis.

"Tidak akan pakai cara yang sama dengan Jakarta, tapi kemenangan di Jakarta menjadi inspirasi bagi kita, namun kita tetap menyesuaikan dengan kultur yang ada di Jabar," jelasnya.

Ia pun menegaskan koalisi bersama Gerindra akan diteruskan hingga tingkat kota/kabupaten untuk mempertahankan tren positif.

"Kita sudah diinstruksikan, baik di Pilgub maupun Pilbup atau Pilwalkot tidak boleh berseberangan dengan Gerindra," ungkap dia. [ito]

Sumber : http://m.inilahkoran.com/berita/bandung/69051/menangkan-pilkada-di-jabar-pks-kumpulkan-120-anggota-legislatifnya

0

RIDHO BUDIMAN UTAMA | AHMAD SYAIKHU DAN NETTY UNTUK JAWA BARAT

Ir. H. Ridho Budiman Utama

BANDUNG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat akhirnya memutuskan mengusung Netty Prasetyani Heryawan dan Ahmad Syaikhu sebagai kandidat kuat calon gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018.

Istri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Ketua DPW PKS Jabar yang juga Wakil Wali Kota Bekasi itu diajukan DPW PKS Jabar kepada DPP PKS sebagai kandidat kuat setelah melalui proses pengerucutan yang dilakukan DPW PKS Jabar.

“Dalam milad (tingkat DPP PKD) kemarin, ada tiga nama internal, yaitu ustad Tate Komarudin, Ibu Netty, dan ustad Syaikhu yang memang secara internal memiliki raihan suara terbesar. Dan hari ini, kami juga mengusulkan untuk dikerucutkan menjadi dua nama. Satu Bu Netty dan dua ustad Syaikhu,” ungkap Ketua Tim Pemenangan Wilayah DPW PKS Jabar Rido Budiman di sela-sela Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PKS Jabar dan Milad ke-19 PKS di Hotel Horison, Kota Bandung, Sabtu (13/5).

Diakui Rido, kedua nama itu baru sebatas diajukan DPW PKS Jabar dan belum mendapat persetujuan DPP PKS. Hingga kini, kata Rido, DPP PKS sendiri memang belum memutuskan hasil Pemira untuk kandidat calon gubernur di Pilgub Jabar 2018.

“Sebelumnya kami sudah mengajukan 10 nama dari internal dan dua nama dari eksternal kepada DPP. Namun, DPP kemarin masih fokus ke Pilkada DKI, sehingga belum diumumkan. Kedua, kami harus melakukan persiapan matang (untuk pengusungan calon) karena salah langkah dalam politik bisa fatal,” tuturnya.

Disinggung soal rencana pengusungan Deddy Mizwar dari kalangan eksternal, Rido mengatakan, sekalipun tidak pernah diekspose, namun hubungan PKS dengan Wakil Gubernur Jabar itu sangat harmonis. Bahkan, kata Rido, PKS dan Deddy Mizwar terus menjalin pertemuan rutin.

“Dan kemarin, Gerindra sendiri sudah memutuskan bahwa beliau jadi calon dari Gerindra. Nanti kami akan usulkan dua nama tadi untuk jadi pendampingnya,” sebut Rido seraya berharap, pasangan yang terbentuk nanti mampu meraih kemenangan, sehingga tampuk kepemimpinan di Jabar bisa berlanjut.

Sementara saat ditanya soal peluang Ridwan Kamil yang kabarnya sangat tipis, Rido mengaku enggan mengatakan kata “putus” terkait hubungan partainya dengan Wali Kota Bandung itu.

“Politik itu dinamis, saya kira kata putus tidak bisa saya sampaikan. Sampai sekarang saja, masih banyak yang menelepon mengatasnamakan Ridwan Kamil untuk bertemu,” ungkapnya.

Namun begitu, diakui Rido, keputusan Ridwan Kamil yang telah menerima pinangan Partai NasDem dengan syarat memenangkan Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden 2019, membuat partainya sulit menjalin komunikasi dengan suami dari Atalia Praratya itu.

“Pinangan NasDem ini memberatkan kami berkomunikasi dengan beliau karena kami juga menginginkan kader terbaik kami untuk calon presiden. Apalagi, setelah kita konfirmasi, beliau juga susah menghindar dari NasDem,” bebernya.

Masih di tempat yang sama, Ketua DPW PKS Jabar Ahmad Syaikhu menyatakan permohonan maafnya karena pihak DPP PKS hingga kini belum mengumumkan calon gubernur yang akan diusung di Pilgub Jabar 2018. Menurutnya, pengumuman belum dilaksanakan karena pihak DPP sangat hati-hati terkait sosok yang akan diusungnya itu.

“Tapi, kami juga tentu tidak bisa menunggu terus, makanya kami mulai saja bekerja sambil menunggu keputusan DPP,” katanya.

Syaikhu meyakinkan, jika tidak ada aral melintang, DPP PKS akan memutuskan satu nama dari dua nama yang diajukan oleh DPW PKS Jabar untuk maju di Pilgub Jabar 2018. Terlebih, kata Syaikhu, proses penjaringan sudah dilakukan cukup lama.

Meski begitu, Syaikhu mengakui, keputusan DPP terkait nama yang akan diusung di Pilgub Jabar memang masih bisa berubah.

“Mudah-mudahan, kalau tidak ada hal-hal terbaru atau yang sifatnya kruasial, saya kira akan lancar. Kecuali dalam perjalanannya ada yang harus dibicarakan kembali, terutama untuk meraih kemenangan. Sebab kalau sekedar untuk dicalonkan tapi tidak menang untuk apa?” pungkasnya.

agung bakti sarasa/sp

Sumber : http://sindojabar.com/dpw-pks-jabar-usung-netty-syaikhu-di-pilgub-jabar/

0

Abdul Hadi Wijaya | DPRD Jabar Dukung Dana Pembinaan & Pengembangan Cabor Tidak Melalui Koni

JABAR,FAKTABANDUNGRAYA.COM,- Mulai tahun 2017, pemerintah provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan terkait bantuan dana pembinaan keolahrgaa. Selama ini, dana untuk pembinaan keolahragaan disalurkan melalui KONI Jabar. Namun, seiring dengan perubahan regulasi yaitu berdasarkan Perda No 1/2015 tentang Keolahragaan Jabar, PP No 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan dan UU No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Maka, dana pembinaan dan pengembangan keolahragaan akan disalurkan langsung ke rekening Cabang olahraga masing-masing.

Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jabar, Ir.H.Abdul Hadi Wijaya,MSc, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar melalui Dinas Pemuda dan Olaharaga (Dispora) sedah tepat, hal ini sesuai dengan regulasi keolahragaan yang berlaku saat ini. Untuk itu, DPRD Jabar sangat mendukung dana pembinaan dan pengembangan cabang olahraga tidak lagi disalurkan melalui KONI Jabar tetapi langsung kerekening cabor masing-masing.

Selama ini, cukup sering para pengurus cabor menyampaikan aspirasinya ke DPRD Jabar yaitu ke Komisi V atas keterlambatan pencairan dana pembinaan dan pengembangan dari KONI Jabar. Padahal uang pembinaan dan pelatihan bagi atlet itu tidak boleh stagnan, apalagi uang untuk kebutuhan makan-minum. Karena akan mengganggu kebugaran dan stamina atlet, kata Abdul Hadi Wijaya kepada HU.Fakta Jabar di gedung DPRD Jabar, jalan Diponogoro No 27 Bandung, Selasa (14/03).

Dikatakan, Provinsi Jawa Barat sebenarnya sudah terlambat 1 tahun dalam penerapan pengalihan dana pembinaan dan pengembangan keolahragaan dari KONI Jabar langsung ke Cabor. Karena, berdasarkan informasi dari pihak Dispora Jabar, ternyata di provinsi Jateng, Yogjakarta dan Jatim, sudah diterapkan pada tahun 2015-2016 lalu.

Sedangkan untuk di Jabar sendiri, pada tahun 2015 dan 2016, pemprov Jabar sibuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah PON XIX dan Peparnas XV tahun 2016, maka baru dapat diterapkan di tahun 2017 sekarang, ujarnya.

Abdul Hadi yang juga anggota Komisi V DPRD Jabar ini berharap, kedepan tidak ada lagi keterlambatan dalam penyaluran dana bagi cabor dan tidak ada juga keinginan atlet untuk pindah ke provinsi lain. Apalagi, provinsi Jabar ini merupakan penyumbang terbanyak atlet-atlet nasioanl yang berjuang demi merah putih dan nama baik Bangsa Indonesia dalam berbagai even keolahragaan internasional.

Stop Kegaduhan

Sementara itu terkait kegaduhan yang terjadi di tubuh kepengurusan KONI Jabar, sehubungan dikeluarkannya SK No 13 tahun 2017 tentang Pergantian antar waktu kedua (PAW II) Pengurus KONI Jabar masa bakti 2014-2018. Menurut Hadi, seharusnya hal itu tidak perlu terjadi, untuk itu kita sangat menyayangkan, karena SK tersebut dikeluarkan tanpa melalui prosedur, mekanisme dan etika organisasi.

Selaku anggota Dewan Jabar, kita minta kegaduhan ini harus segera dituntaskan sesuai dengan aturan organiasi. Untuk itu, saya menyarankan, agar pengurus KONI sekarang baik yang masih aktif maupun yang terkena reshuffle untuk duduk bersama bermusyawarah dengan kepala dingin dan berlapang dada.

Terus terang kita (dewan-red) dan seluruh masyarakat Jabar tentunya tidak ingin, masalah kegaduhan ini berlarut-larut yang nantinya akan berdampak terharap perkembangan ke olahragaan di Jabar. Padahal, kita baru saja merebut Juara Umum PON setelah 50 tahun lebih tidak pernah lagi Juara Umum. Bahkan untuk Perpanas, jabar baru kali pertama merebut Juara Umum.

“Apa tidak malu dengan provinsi lain kalau kegaduhan ini terus berlarut-larut”, tandasnya. (sein).

Sumber : http://www.faktabandungraya.com/2017/03/dprd-jabar-dukung-dana-pembinaan.html?m=0

0

NUR SUPRIYANTO | NUR DORONG PEMERINTAH PUSAT SEGERA PERBAIKI TANGGUL SUNGAI CIKEAS

H. Nur Surpianto, M.M., ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, meninjau lokasi yang sempat terendam banjir akibat meluapnya sungai Cikeas, Bekasi, pada Sabtu (25/2). Menurut Nur, kondisi tanggul dan jalan di sekitar lokasi tersebut sangat mengkhawatirkan.

“Pasca banjir kemarin, tanggul sungai Cikeas di perumahan Villa Jatirasa mengalami kebocoran sepanjang 500 meter. Di sana juga ada longsoran sepanjang 300 meter sehingga sebagian jalan tidak bisa dilalui,” ungkapnya.

Pemerintah Pusat, lanjut Nur, harus mengambil kebijakan untuk memperbaiki kondisi tanggul yang rusak. Hal ini perlu segera dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Selain itu, walikota Bekasi dan gubernur Jawa Barat juga harus proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Pemerintah Pusat harus segera turun tangan. Sungai Cikeas ini masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, khususnya Balai Besar. Jangan menunggu jatuhnya korban jiwa. Walikota dan gubernur juga harus segera proakif berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” terangnya.

Nur menegaskan bahwa dirinya dan para anggota legislatif di DPRD Jawa Barat akan mengawal program tersebut agar berjalan dengan baik.

“DPRD Provinsi Jawa Barat akan mengawal program ini. Kami berharap bencana banjir dan longsor ini jangan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa,” tutupnya. (DLS)

0

HARIS YULIANA | KUALIAH UMUM DAKWAH DAN POLITIK ISLAM

Dalam kuliah umum 'Dakwah dan Politik Islam' yang diadakan Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Bandung, Rabu, (1/3) saya menyoroti pudarnya semangat mahasiswa dalam mengkritisi situasi negara saat ini. Bisa jadi karena terpengaruh sekulerisme, yang menganggap politik (negara) dan dakwah (agama) harus terpisah.

Padahal, Islam itu sempurna dan menyeluruh. Mahasiswa harus bangkit memegang akar ini: Islam sempurna dan menyeluruh.

Saat pemuda/mahasiswa muslim paham dan kuat memegang akar agamanya, mereka tidak akan mudah diberangus--seperti tragedi Arab Spring yang menjadi konflik kemanusiaan hingga kini. Para pemuda kokoh inilah yang akan jadi iron stock (cadangan keras) bangsa, yang mendasarkan langkah hidupnya-- termasuk perilaku politik, tidak lepas dari muatan dakwah: mengoptimalkan kebaikan, meminimalisir kemunkaran.

Sumber : H. Haris Yuliana, S.Pd.I., MAP

0

NUR SUPRIYANTO | PKS DPRD JABAR TETAPKAN SENIN SEBAGAI HARI ASPIRASI

BANDUNG, suaramerdeka.com – Mengoptimalkan penjaringan aspirasi, Fraksi PKS DPRD Jabar menetapkan Senin pada setiap pekannya sebagai ajang menampung uneg-uneg dari masyarakat.

Pengurus menjanjikan anggota dewannya selalu hadir dan bersiaga di gedung rakyat guna menerima permasalahan yang diadukan. Secara khusus, layanan itu disebut sebagai Hari Aspirasi.

“Selama ini, tak ada hari khusus yang ditetapkan, karena kadang ada kunker, kita pilih Hari Senin supaya mekanismenya lebih teratur, diadministrasikan, jangan sampai tak ada anggota yang melayaninya,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Nur Supriyanto di Bandung.

Menurut dia, langkah tersebut diharapkan bisa lebih memaksimalkan penanganan aspirasi yang dilayangkan masyarakat. Persoalan yang masuk tak lagi menumpuk, apalagi ditabung namun dituntaskan.

Hal ini sekaligus akan memaksa anggota dewan untuk selalu mengingat salah satu sumpahnya sekaligus memenuhinya yakni memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Setiap anggota legislatif mengemban amanah yang besar dari masyarakat. Mereka telah mempercayakan suaranya pada Pemilu lalu. Mereka juga menitipkannya agar diperjuangkan,” tandasnya.

Meski ada hari khusus, Nur Supriyanto menegaskan bahwa penyampaian aspirasi di hari-hari lainnya tetap dilakukan.

JHari Aspirasi hanya untuk memastikan bahwa aspirasi pada hari tersebut dilakukan secara lebih optimal karena anggota dewan dikhususkan melayaninya. Semua agenda pada hari tersebut ditujukan ke aktivitas ke Hari Aspirasi.

(Setiady Dwi/CN41/SMNetwork)

Sumber : http://berita.suaramerdeka.com/pks-dprd-jabar-tetapkan-senin-sebagai-hari-aspirasi/

0

Didi Sukardi | Anggota DPRD Jabar Ini Dorong Umkm Di Ciamis Lebih Maju

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Didi Sukardi, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, saat melakukan reses di Aula Keluarahan Ciamis.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Didi Sukardi, mengungkapkan bahwa 1,5 juta usaha baru di Jawa Barat sudah terealisasi dari target program Gubernur Jabar yang mencapai 2 juta wirausaha baru.

Menurutnya, membentuk pelaku usaha baru harus terus digulirkan. Sebab, dengan adanya wirausaha baru akan membentuk wirausaha kecil menengah.

“Yang kami harapkan adalah untuk membentuk ketahanan ekonomi keluarga. Selain itu, kami juga ingin mendorong para pelaku usaha baru dalam membangun ikatan dan kerjasama dengan pemerintah sekaligus membangun kolektifitas untuk bersama-sama maju. Sehingga UMKM Jawa Barat, khususnya di Ciamis, terus berkembang,” jelasnya kepada HR Online usai reses dengan paguyuban IKM-UKM di aula Kelurahan Ciamis, Kamis (23/02/2017).

Ia menambahkan, setelah seluruh pelaku usaha dapat bekerjasama dengan baik, ke depannya seluruh pelaku usaha dapat terbantu dalam hal pemasaran barang maupun dalam hal permodalan.

“Intinya, semua anggota paguyuban dapat terberdayakan dan terbantu. Sehingga, akan berdampak akses semakin luas dan pada akhirnya mereka dapat lebih berkembang,” tambahnya.

Kemudian, kata Didi, Pemerintah Provinsi Jabar sudah menggulirkan uang sebesar Rp. 300 miliar kepada pelaku usaha baru dengan program kredit cinta rakyat.

“Jadi yang diterima UMKM sekitar Rp. 10 juta hingga Rp. 50 juta melalui Bank BJB. Apabila pelaku usaha dapat berkembang, BJB akan memberikan batuan lagi meskipun dengan kredit mikro. Semua proses tersebut dalam pengajuan tidak mungkin dipersulit, apalagi pungli. Sedangkan pembiayaan sudah diatur dalam Perda yang berlaku,” tutupnya. (Tantan/R6/HR-Online)

Sumber : http://www.harapanrakyat.com/2017/02/anggota-dprd-jabar-ini-dorong-umkm-di-ciamis-lebih-maju/

0

Abdul Hadi Wijaya | Anggota DPRD Jabar Kaget, Ada Korban Tewas Di Situ Buleud

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal Dapil Jabar VIII (Karawang-Purwakarta), Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, MSc., mengaku sangat kaget dan prihatin atas kejadian tewasnya seorang warga Purwakarta di acara Peresmian Pembangunan Air Mancur Sri Baduga Tahap III di kawasan Situ Buleud Kabupaten Purwakarta. Tepatnya di acara resmi kenegaraan pada sabtu 18/2 sore hingga malam, yang dihadiri oleh Menteri Pariwisata RI.

Di kesempatan Reses I/2017 yang berlangsung sejak selasa 21 Februari 2017, Abdul Hadi mendengar berita mengenaskan tersebut yang beredar lewat media sosial dan perbincangan di kalangan warga Purwakarta. Ketika dicari di media cetak lokal, aleg PKS ini tidak mendapatkan satupun informasi.

"Lewat jejaring di kalangan penegak hukum dan media, akhirnya saya mendapat konfirmasi bahwa memang terjadi kesemerawutan dan kepanikan di acara tersebut. Akibatnya, 1 orang tewas di RS Bayu Asih Purwakarta, atas nama Ibu Hj. Indra Kusumawati, guru PAUD berusia 42 tahun. Selain itu ada belasan pengunjung yang pingsan dan terluka, umumnya remaja putri dan anak kecil. Selain dari Purwakarta, mereka berasal dari Subang, Bekasi, dan Karawang. Semoga Allah ampuni almarhumah dan sembuhkan korban yang lain", ungkap Abdul Hadi Wijaya.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat ini berharap pihak Kepolisian Resor Purwakarta bisa secara profesional melakukan penyelidikan tentang peristiwa memilukan ini dan mempublikasikan hasilnya secara terbuka. 

Selanjutnya, Abdul Hadi menegaskan, di era keterbukaan informasi sekarang ini, agak aneh bahwa selama 3 hari tidak ada informasi yang jelas terkait korban tewas di sebuah acara resmi kenegaraan yang dihadiri pejabat setingkat menteri. "Seluruh pihak hendaknya lebih mawas diri dan mengambil pelajaran dari peristiwa ini", tuntasnya.

Sumber : http://www.seputarjabar.com/2017/02/anggota-komisi-v-dprd-jabar-ir-abdul.html?m=1

0

AHMAD HERYAWAN | JABAR MASUK PEMERINTAHAN KINERJA TERTINGGI

INFO JABAR - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) masuk dalam jajaran pemerintahan daerah dengan kinerja tertinggi. Karenanya, Jabar berpeluang mendapat penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri di tahun 2017 ini.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) bersama para kepala OPD terkait, Selasa,21 Februari 2017, memaparkan inovasi-inovasi yang telah dilakukan di hadapan Tim Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri di Gedung Sate, Bandung. “Tadi kita presentasikan sebagai best practice (ide, gagasan atau inovasi) adalah tiga. Pertama, e-Samsat. Kedua, Sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu.  Ketiga, TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai yang berbasis kinerja,”  kata Aher.

Kata Aher, tiga inovasi ini memiliki keunggulan dan kemudahan untuk masyarakat. Pertama, e-Samsat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.  Pembayaran bisa dilakukan melalui ATM bank yang sudah kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat. Ada 64.000 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, yaitu ATM Bank BJB, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan Bank CIMB Niaga.

Kedua, sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jawa Barat.  Dengan sistem ini proses perizinan bisa dilakukan secara cepat, mudah, murah, dan tidak ada tatap muka. PTSP Jabar ini sudah berjalan sejak 2012 dan telah diadops oleh 17 provinsi.

Ketiga, SKP Online Jabar, berupa aplikasi sistem manajemen kepegawaian online yang bisa memantau kinerja seluruh pegawai. Hasil kinerja inilah yang kemudian berbuah TPP bagi pegawai. Program TPP ini telah ada sejak tahun 2009 dan besarannya tergantung dari kinerja dan loyalitas yang dilakukan. Dengan adanya sistem SKP Online ini, Pemprov Jabar telah menghapus biaya honor karena dengan adanya TPP kesejahteraan pegawai pun menjadi meningkat.

“Tiga hal ini dianggap sistemnya yang paling baik oleh KPK. Kemendagri juga  mengapresiasi,  dan  ini juga bagian dari penilaian dalam rangka LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” ujar Aher.

Kasubdit Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dirjen Otda Kemendagri  Gensly menilai di tengah kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat,  Jawa Barat masih mampu berinovasi, bahkan menularkan hasil karyanya ke daerah lain . ”Dari hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan,  Jawa Barat  masuk peringkat tertinggi, sehingga kita ingin melihat penguatan, hal-hal apa yang pernah dilakukan Jawa Barat terkait best practice-nya,” katanya. (*)

Sumber : https://m.tempo.co/read/news/2017/02/22/285849274/jabar-masuk-pemerintahan-kinerja-tertinggi

0

NUR SUPRIYANTO | TANPA KORUPSI PON XIX JABAR SUKSES TERSELENGGARA

Bandung. Selesai sudah gelaran Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat. Pada kedua ajang itu, Provinsi Jawa Barat berhasil menjadi juara umum. Kenyataan ini disambut gembira oleh DR. H. Nur Supriyanto, M.M. Ditemui di Bandung, pada Kamis (27/10), ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat itu mengungkapkan rasa syukurnya.

Alhamdulillah, masyarakat Jawa Barat bersyukur atas penyelenggaraan PON dan Peparnas yang berlangsung aman dan nyaman dengan Jabar sebagai juara umum,” buka Nur.

Rasa syukur Nur cukup beralasan. Pasalnya, pada PON sebelumnya di provinsi lain, pihak penyelenggaranya diterpa kasus korupsi. Sedangkan di Jawa Barat, selain berhasil menjadi juara umum, peluang untuk korupsi juga ditutup oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

“Dua kali penyelenggaraan PON sebelumnya telah meninggalkan bau tak sedap berupa isu korupsi. Maka untuk PON Jabar ini saya memberi apresiasi kepada Kang Aher selaku gubernur Jawa Barat. Beliau sudah mengantisipasi sejak awal perencanaan anggaran dengan melibatkan aparat hukum untuk meminta saran supaya tidak ada peluang korupsi,” terangnya.

Strategi yang diambil Aher, lanjut anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Kota Depok dan Bekasi itu, membuahkan hasil menggembirakan. Terobosan itu membuat tenang semua pihak yang terlibat di PON dan Peparnas Jabar, baik pihak penyelenggara maupun atlet yang bertanding. Akhirnya, semua bisa fokus pada tugas masing-masing.

“Niat baik gubernur Jabar untuk mengeliminasi peluang korupsi membuahkan hasil yang menggembirakan dengan meraih banyak prestasi. Bukan hanya Jabar meraih juara umum, tapi juga tercipta rekor baru, baik untuk tingkat nasional maupun Asia,” tutupnya. (DLS)

0

TATE QOMARUDDIN | SOSIALISASI DAN WORKSHOP PEMILU

Jakarta, hadir dalam acara yang di  gagas DPR-RI Fraksi PKS 8 Nopember 2016 yang bertempat di Hotel Aston Jakarta, membahas topik yang sedang hangat diperbicangkan, yaitu RUU PEMILU.  Pemilihan umum itu akan diselenggarakan 2019 mendatang. Di antara persoalan krusial dlm RUU tsb adalah masalah Sistem Pemilu; apakah tertutup ( dalam RUU diistilahkan dg "terbuka terbatas"); jumlah Dapil; dan penentuan jumlah kursi di setiap Dapil.

RUU itu juga mengatur pelaksanaan Pilpres berbarengan dg Pemilu Legislatif. Tentu pembahasan ini masih panjang. Fraksi PKS DPR RI mengundang fraksi2 DPRD PROVINSI se Indonesia dalam rangka menampung masukan.

0